Johan Budi Sapto Pribawo mengumumkan mundur dari anggota DPR dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) karena mengikuti selesi calon capim Komisi Pemberantasan Korupsi. Johan Budi mengatakan dia sekarang menjadi rakyat.
Usai mengikuti tes wawancara seleksi capim KPK di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa, 17 September 2024, Johan Budi menyatakan, “Saya sudah mundur secara resmi ya, sekarang nunggu keppres dari Presiden, sudah dikirim oleh Ketua DPR kepada Presiden. Saya juga sudah dapat surat dari Ketua Umum PDIP, Bu Megawati Soekarnoputri tentang pengunduran diri saya sebagai anggota partai.”
Dia kemudian menyatakan, “Sekarang status saya naik tingkat, kalau kemarin saya wakil rakyat, sekarang saya rakyat.”
Ingin Kembali Mengabdi ke KPK
Johan Budi, mantan Juru Bicara KPK, adalah salah satu dari 20 orang yang berhasil melalui tes kesehatan dan wawancara seleksi capim KPK periode 2024–2029.
Dengan mempertimbangkan latar belakang politikus Johan Budi, mantan anggota Komisi III DPR RI itu menyatakan bahwa dia mendapat pertanyaan dari panitia tentang kemandirian menjadi pimpinan KPK.
Johan mengatakan, “Banyak pertanyaan, salah satu yang saya lihat, bagaimana saya yang orang politik kemudian masuk ke KPK, dan bagaimana sikap dan independensi saya kemudian ketika saya bekerja sebagai pimpinan KPK.”
Sebelumnya, Pansel Capim KPK mengumumkan bahwa 20 orang lulus tes profil evaluasi pimpinan KPK periode 2024–2029. Salah satu dari mereka adalah Johan Budi, politisi PDIP yang juga mantan Juru Bicara KPK.
Johan Budi Sapto Pribowo berpendapat bahwa dia ingin kembali menjadi bagian dari lembaga antirasuah sebagai calon pimpinan KPK karena menurutnya lembaga itu telah berubah banyak dan tidak lagi sesuai dengan tujuan awalnya didirikan.
“Saya melihat kondisi KPK sekarang ini berat sekali. Banyak yang mengeluh mengenai koordinasi yang ego sektoral, kemudian loyalitas penyidik. Ini kan adalah persoalan yang serius di KPK,” kata Johan, ditemui usai menjalani tes wawancara Capim KPK di Kementerian Sekretariat Negara, Selasa, 17 September 2024.
Johan belum mengetahui alasan KPK dapat berubah, tidak seperti lembaga antirasuah yang dia kenal. Namun, jika dia terpilih menjadi petinggi di lembaga tersebut, dia berjanji akan menguraikan masalah tersebut dan menentukan masalah yang menghalanginya.
Sampai ada pernyataan bahwa ego sektoral adalah alasan KPK. “Masalah itu di mana,” kata Johan, “karena di lapangan itu saya mendengar dari pengakuan pimpinan KPK yang rapat terakhir di Komisi III DPR itu, menganai ada masalah yang hari ini sedang tidak baik-baik saja.”
Johan Antusias dengan Komitmen Prabowo Berantas Korupsi
Johan mengatakan bahwa presiden memiliki peran yang sangat penting dalam memerangi korupsi karena pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada pimpinan KPK.
Selain itu, dia berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto akan berkomitmen untuk mengakhiri korupsi di Indonesia.
Jadi, ada titik terang, paling tidak sudah saya sampaikan sebelumnya. Jika presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan tidak memiliki keinginan politik, Anda memilih pemimpin yang bersih. Johan menyatakan bahwa dia tidak memiliki keinginan untuk memberantas korupsi.
Saya senang mendengar pernyataan Pak Prabowo bahwa dia berkomitmen untuk memerangi korupsi, bahkan jika koruptor itu melarikan diri ke mana pun ke Antartika. Johan menambahkan bahwa ini mungkin pernyataan Presiden Prabowo yang akan datang, meskipun saat ini mungkin belum.
Johan mengatakan bahwa karena presiden adalah panglima tertinggi dalam upaya pemberantasan korupsi, dia dapat memerintahkan pimpinan lembaga hukum untuk melakukan tugas yang ditetapkan.
Johan Budi menjelaskan bahwa presiden bertanggung jawab atas panglima tertinggi pemberantasan korupsi. Presiden memiliki Kapolri dan Jaksa Agung, yang kemudian dapat memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung.
Leave a Reply